Batang | jejakkasusindonesianews.com – Aroma intrik politik tingkat desa kembali menyeruak di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kali ini, sorotan publik tertuju pada Kepala Desa Wonotunggal berinisial Kswr, yang diduga licik memanfaatkan musyawarah desa sebagai kedok untuk menggerakkan aksi demo melawan perangkatnya sendiri.
Informasi yang dihimpun tim redaksi menyebutkan, Kswr mengundang seluruh Ketua RT di Desa Wonotunggal dengan dalih mengikuti “musyawarah penting desa”. Undangan itu disebar secara resmi dan terkesan serius, sehingga para Ketua RT merasa wajib hadir.
Namun, suasana musyawarah berubah drastis begitu pertemuan dimulai. Dalam forum tersebut, Kswr justru mengarahkan pembicaraan pada isu pribadi dengan menuding salah satu perangkat desa, Kepala Dusun (Kadus) Tegalsari berinisial Musya Rfh, serta secara halus mengajak para RT untuk menggerakkan warganya agar mendemo sang Kadus.
“Kami datang karena dikira musyawarah soal pembangunan atau bantuan desa, ternyata diarahkan untuk memojokkan Kadus Tegalsari. Kami kaget,” ujar salah satu Ketua RT yang enggan disebut namanya, Sabtu (18/10/2025).
Langkah yang diambil Kswr ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah hal tersebut merupakan manuver politik internal, atau justru bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan kepala desa untuk kepentingan pribadi?
“Sejumlah pengamat pemerintahan desa menilai, tindakan semacam ini berpotensi melanggar etika kepemimpinan dan dapat memicu disharmoni antarperangkat desa. Bahkan, apabila terbukti ada unsur tekanan atau provokasi yang mengganggu stabilitas sosial, Kswr dapat dijerat pasal terkait penyalahgunaan wewenang dalam jabatan publik.
Sementara itu, keresahan mulai terasa di tengah masyarakat. Di warung kopi hingga pos ronda, nama Kswr menjadi bahan perbincangan hangat.
“Kepala desa kok ngajak demo perangkatnya sendiri? Lucu tapi miris,” celetuk salah seorang warga sambil geleng kepala.
Publik kini menantikan sikap tegas dari pihak Kecamatan Wonotunggal maupun Inspektorat Kabupaten Batang untuk menelusuri dugaan motif di balik “musyawarah yang berubah jadi ajang provokasi” tersebut.
Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin desa akan berubah menjadi panggung intrik dan balas dendam politik ala sinetron murahan.(Bersambung…)
(Tim Investigasi)
