Surabaya -Jejakkasusindonesianews. com, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pengolahan hasil perikanan fiktif di PT Perikanan Indonesia (PT PI) Unit Surabaya. Kedua tersangka yakni FD, Kepala Unit PT PI Surabaya, dan P, Direktur PT SRBLI, diduga kuat terlibat dalam skema manipulatif yang merugikan negara hingga Rp 3 miliar.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Perak, I Made Agus Mahendra Iswara, menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 22 saksi dan menemukan cukup bukti kuat. “Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: 01/M.5.43/Fd.1/04/2025, penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembelian ikan (PO fiktif) di PT Perindo Surabaya,” jelasnya.
Modus Operandi Canggih: Sistem Dimanipulasi, Dokumen Dipalsukan
Kasus ini bermula pada 31 Oktober 2023, saat FD menerima purchase order (PO) dari PT GEM untuk pengadaan 85.000 kg ikan cakalang. Namun, PO tersebut digunakan secara fiktif untuk memanipulasi sistem internal PT PI, menggunakan invoice dan tally sheet palsu dari P. Data fiktif itu kemudian dimasukkan ke sistem “ACCURATE”, seolah-olah ikan benar-benar tersedia.
FD lantas mengajukan nota dinas guna mencairkan dana sebesar Rp 1.782.458.060. Faktanya, ikan tak pernah dikirim hingga 20 November 2023. Untuk mengaburkan jejak, PO dialihkan ke PT NNN dengan skema serupa. Namun, dari total tagihan Rp 2,04 miliar, hanya Rp 825 juta yang berhasil dicairkan.
Kejahatan Berlanjut di 2024
Pada awal 2024, pola serupa kembali dijalankan. FD mengatur pengadaan fiktif 40.000 kg ikan cakalang dan 40.000 kg baby tuna atas nama PT UDK, lagi-lagi bermodalkan dokumen palsu dari P. Nota dinas kembali diajukan, dan PT PI pusat mencairkan dana penuh senilai Rp 1.485.558.837. Ironisnya, dari jumlah tersebut, hanya Rp 25 juta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Negara Merugi, Tersangka Dijerat Pasal Berat
Berdasarkan hasil penyidikan, negara ditaksir mengalami kerugian sekitar Rp 3 miliar. Kejari Tanjung Perak menegaskan penyelidikan akan terus berlanjut guna mengungkap keterlibatan pihak lain. “Kami masih mendalami kemungkinan adanya aktor lain dalam kasus ini,” tegas Made Agus.
Para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; serta Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kasus ini menjadi cermin nyata bagaimana penyimpangan dalam tubuh BUMN dapat berdampak serius terhadap keuangan negara. Langkah tegas Kejari Tanjung Perak dalam membongkar praktik korupsi ini patut diapresiasi sebagai bentuk penegakan hukum tanpa pandang bulu.
(Galih)
