Laporan | Adi Winarko | Editor : Witriyani
Semarang | jejakkasusindonesianews.com- Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memperkuat sinergi pencegahan korupsi di Jawa Tengah digelar di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Acara ini dihadiri para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, serta pimpinan OPD se-Jawa Tengah, Senin (30 Maret 2026).
Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berlangsung hingga pukul 12.00 WIB. Agenda utama berupa penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kepala daerah sebagai bentuk komitmen bersama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Kegiatan ini merupakan inisiasi Gubernur Jawa Tengah yang menggandeng KPK dalam memperkuat langkah pencegahan. Upaya tersebut juga merupakan bagian dari program KPK yang selama ini dilakukan secara masif di berbagai daerah.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas tidak boleh hanya bersifat formalitas.
“Kalau semua kepala daerah ini sudah melakukan kesepakatan dengan menandatangani pakta integritas, harapannya bukan hanya tanda tangan, tapi benar-benar masuk ke dalam hati mereka sehingga muncul kesadaran untuk tidak melakukan korupsi,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain membangun kesadaran, KPK juga mendorong pembenahan sistem guna menutup celah terjadinya korupsi.
“Pencegahan korupsi bukan hanya soal kesadaran, tetapi juga bagaimana membentuk sistem yang kuat agar pemerintahan bersih dapat terwujud,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi penguatan komitmen bersama seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintahan untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas serta menjauhi praktik-praktik korupsi.
“Seluruh ASN dan pejabat publik harus memiliki tanggung jawab moral dan integritas dalam melaksanakan tugas, sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang atau tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh unsur pemerintahan, termasuk DPRD, turut dilibatkan dalam penandatanganan pakta integritas.
“Kita ingin memastikan seluruh jajaran memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hal ini sejalan dengan arahan Presiden agar pejabat publik mampu hadir di tengah masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam menekan angka korupsi di Jawa Tengah.
