Sukoharjo – Dugaan penyalahgunaan dana penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, semakin menguat. Pasalnya, sejak bertahun-tahun dianggarkan, hingga tahun 2024 tidak ada laporan pemasukan maupun pengeluaran dari Bumdes ke Pendapatan Asli Desa (PAD). Bahkan, laporan pertanggungjawaban Bumdes ke pemerintah desa pun tidak pernah ada.
Ironisnya, laporan dana desa tetap dikirimkan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi seolah-olah program Bumdes berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah laporan keuangan yang dikirim ke pemerintah pusat benar-benar valid, atau hanya sebatas dokumen formal yang tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan?
Menurut informasi dari anggota LSM LAPAAN RI, kepala desa mengakui bahwa Bumdes tidak pernah memberikan pemasukan ke PAD sejak awal berdiri. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa dana penyertaan modal setiap tahun tidak jelas ke mana perginya. Masyarakat pun curiga bahwa dana tersebut dinikmati oleh oknum tertentu, termasuk pengurus Bumdes dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi.
Dugaan semakin kuat karena direktur Bumdes saat ini adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang berprofesi sebagai guru di salah satu SMK Negeri di Kabupaten Sukoharjo. Ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan Bumdes, yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dugaan Pemalsuan Laporan Keuangan
Jika benar laporan yang dikirim ke kementerian tetap mencantumkan program Bumdes padahal tidak ada aktivitas yang berjalan, maka ini bisa dikategorikan sebagai pemalsuan laporan keuangan negara. Pemalsuan dokumen seperti ini tidak hanya merugikan desa, tetapi juga bisa berujung pada konsekuensi hukum serius, termasuk dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Kasus serupa pernah terjadi di beberapa desa di Sukoharjo, di mana dana desa disalahgunakan tanpa adanya transparansi. Bahkan, di Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, seorang oknum bendahara desa diduga menggelapkan dana APBDes sebesar Rp550 juta untuk judi online. Meskipun dana telah dikembalikan, kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.
Mendesak Audit dan Tindakan Hukum
Masyarakat dan aktivis anti-korupsi menuntut pemerintah daerah untuk segera melakukan audit independen terhadap keuangan Bumdes Desa Bulu. Selain itu, aparat penegak hukum seperti BPK, KPK, dan Kejaksaan didesak untuk turun tangan mengusut aliran dana penyertaan modal yang selama ini tidak jelas keberadaannya.
Jika terbukti ada penyelewengan, kepala desa dan pengurus Bumdes harus bertanggung jawab dan diproses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kasus ini menjadi bukti bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa masih menjadi masalah besar yang harus segera dibenahi.
Masyarakat berharap, dengan adanya audit dan penyelidikan lebih lanjut, dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir orang.
Hingga berita ini ditayangkan awak media akan terus melakukan klarifikasi ke pihak-pihak terkait guna untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang yang akan ditayangkan pada segmen berita berikutnya.
Sumber Berita : Joni LSM LAPAAN RI
(Red)
