Laporan | Witriyani
SEMARANG | JEJAKKASUSINDONESINEWS.COM – Keluhan masyarakat terkait kondisi Jalan Raya Randublatung–Cepu di Kabupaten Blora akhirnya mendapat kepastian. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan ruas jalan tersebut telah masuk tahap lelang dan segera dilakukan perbaikan pada tahun 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan Pemprov Jateng telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,276 miliar untuk menangani kerusakan jalan, khususnya pada titik-titik yang mengalami kerusakan berat di wilayah Desa Kediren.
“Sesui arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang ruas jalan yang diperbaiki bisa ditambah,” ujar Henggar, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, komitmen perbaikan infrastruktur di Blora sebenarnya telah berjalan secara bertahap. Pada tahun 2025, Pemprov Jateng telah menangani ruas Singget–Doplang–Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang melintasi Desa Petak, Dinding, dan Betekan dengan anggaran mencapai Rp19,92 miliar.
Secara keseluruhan, panjang jalan provinsi di Kabupaten Blora mencapai 101,5 kilometer. Untuk periode 2025–2026, Pemprov Jateng mengalokasikan total anggaran sekitar Rp45,86 miliar guna mendukung peningkatan kualitas jalan di wilayah tersebut.
Selain mengandalkan APBD Provinsi, Pemprov Jateng juga mengusulkan sejumlah ruas jalan di Blora agar memperoleh dukungan pendanaan melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
“Terdapat tiga ruas jalan yang kami usulkan masuk program IJD. Mudah-mudahan seluruhnya dapat terealisasi dengan baik,” kata Henggar.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, pada 2026 telah diajukan usulan bantuan pendanaan sebesar Rp46,6 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui program IJD untuk mempercepat penanganan ruas Singget–Doplang–Cepu.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan seluruh perangkat daerah harus responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kondisi infrastruktur publik.
“Kita harus melihat persoalan sosial secara komprehensif. Jangan kaku, harus memahami kondisi di lapangan karena yang dihadapi adalah kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Luthfi juga meminta berbagai keluhan yang ramai disuarakan masyarakat, termasuk melalui media sosial, dijadikan bahan evaluasi untuk mempercepat pelayanan pemerintah.
Ia menekankan agar perbaikan jalan dilakukan secara profesional dan tidak sekadar bersifat tambal sulam.
“Jangan asal-asalan. Kerjakan dengan baik dan profesional. Jalan yang rusak berat harus menjadi prioritas penanganan,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur meminta seluruh jajaran aktif mengawal usulan bantuan dari pemerintah pusat maupun DPR RI agar percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dapat segera terealisasi.
Pemprov Jateng juga menyampaikan apresiasi atas berbagai kritik dan masukan dari masyarakat. Pemerintah menilai partisipasi publik menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pelayanan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat secara umum.
