Penguatan Kewenangan Kejaksaan Semarang” Dalam Revisi KUHAP

redaksi

Selasa, 18 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA.SEMARANG – Pada prinsipnya kami sangat mendukung penguatan peran Kejaksaan yang diwacanakan dalam RKUHAP, antara lain peran fase penyidikan  sebagai langkah preventif terhadap praktik² yang menciderai keadilan.

Dengan peran yang lebih kuat, kejaksaan diharapkan akan mampu pula meningkatkan  kinerjanya dalam menjalankan fungsi maupun tugasnya sebagai lembaga penegak hukum,” ucap Alex Effendi,SH.MH ,Kasubbagbin Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

“Adapun cara untuk menguatkan peran kejaksaan, dalam kaitannya dengan fungsinya, antara lain yaitu, menguatkan    PENGAWASAN terhadap proses dan penegakan hukum sejak dimulainya penyidikan. Untuk itu perlu kiranya rumusan diperluasnya peran kejaksaan dalam RKUHAP.

Dengan adanya inovasi mengenai peran kejaksaan dalam RKUHAP, diharapkan RKUHAP bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat dan mampu. menjawab tantangan nyata dalam penegakan hukum di Indonesia”,  sebagaimana diutarakan oleh prof Pujiono dalam Seminar Nasional RKUHAP di Universitas Brawijaya Malang.



“Kewenangan kejaksaan dalam KUHAP baru meliputi penuntutan, penyidikan, dan pengawasan.
Kejaksaan juga berwenang untuk tidak melanjutkan penuntutan perkara.
Kewenangan penuntutan Mengajukan tuntutan pidana, Mewakili pihak publik dalam persidangan di pengadilan, Melakukan penuntutan atas perkara pidana.

“Kewenangan penyidikan
Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti korupsi dan pelanggaran HAM
Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
Melengkapi berkas perkara tertentu
Kewenangan pengawasan
Mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

“Mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
Kewenangan tidak melanjutkan penuntutan
Tidak melanjutkan penuntutan perkara, seperti telah diterapkan denda damai.

penyelesaian perkara di luar peradilan termasuk amnesti atau abolisi
Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sumber : Agung Harry F

(Witriyani Red)

Loading

Berita Terkait

Kawal Ketat Dapur MBG, Pastikan SOP dan Keamanan Pangan Tercapai Demi Generasi Sehat dan Unggul
Wapres Gibran Tinjau Kesehatan Siswa SDN Ledok 05 Salatiga, Dapat Lukisan dari Anak Didik
Police Go To School, Kapolres Salatiga Tanamkan Disiplin dan Nilai Kebangsaan di SMP N 1 Salatiga
Pramuka MAN 1 Kapuas Hulu Gelar Penerimaan Tamu Ambalan Tahun 2025
Didik Disiplin Sejak Dini, Satlantas Polres Demak Edukasi Tertib Lalu Lintas di SDN Bintoro 5
Satlantas Polres Demak Sapa Pelajar, Tanamkan Budaya Tertib Lalu Lintas dan Safety Riding
Kapolrestabes Semarang Ajak Sekolah & Tokoh Masyarakat Bersatu Lawan Balap Liar
Polsek Demak Kota Gencarkan Sosialisasi, MI Muslimat NU Deklarasi Anti-Bullying

Berita Terkait

Sabtu, 8 November 2025 - 10:08

Kawal Ketat Dapur MBG, Pastikan SOP dan Keamanan Pangan Tercapai Demi Generasi Sehat dan Unggul

Jumat, 7 November 2025 - 11:58

Wapres Gibran Tinjau Kesehatan Siswa SDN Ledok 05 Salatiga, Dapat Lukisan dari Anak Didik

Senin, 13 Oktober 2025 - 11:14

Police Go To School, Kapolres Salatiga Tanamkan Disiplin dan Nilai Kebangsaan di SMP N 1 Salatiga

Jumat, 10 Oktober 2025 - 08:28

Pramuka MAN 1 Kapuas Hulu Gelar Penerimaan Tamu Ambalan Tahun 2025

Senin, 6 Oktober 2025 - 13:43

Didik Disiplin Sejak Dini, Satlantas Polres Demak Edukasi Tertib Lalu Lintas di SDN Bintoro 5

Jumat, 19 September 2025 - 18:28

Satlantas Polres Demak Sapa Pelajar, Tanamkan Budaya Tertib Lalu Lintas dan Safety Riding

Kamis, 18 September 2025 - 23:26

Kapolrestabes Semarang Ajak Sekolah & Tokoh Masyarakat Bersatu Lawan Balap Liar

Kamis, 18 September 2025 - 18:08

Polsek Demak Kota Gencarkan Sosialisasi, MI Muslimat NU Deklarasi Anti-Bullying

Berita Terbaru

error: Content is protected !!