Purbalingga /Jejakkasusindonesianews.com -Audensi antara Pemerintah Daerah dan Aliansi Purbalingga Bersatu yang digelar pada 3 September 2025 di ruang rapat kantor Bupati berakhir buntu. Tidak ada titik temu. Pemerintah dianggap hanya menyodorkan laporan manis nan penuh pencitraan, jauh dari fakta lapangan yang sebenarnya penuh kekacauan dan ketidakberesan.
Abah Selamet Wahidin dengan tegas menegaskan, perjuangan ini bukan sekadar aksi turun ke jalan. “Ini adalah gerakan di segala lini. Kami menolak keras adanya kepentingan yang menunggangi perjuangan rakyat. Kami akan bergerak tanpa batas sampai pemerintah benar-benar mendengar dan menindaklanjuti tuntutan,” ujarnya lantang.
Tuntutan utama yang disuarakan jelas:
Pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai mencekik rakyat.
Pengusutan tuntas pungutan liar dalam proyek fisik maupun nonfisik.
Evaluasi ketat dan transparan terhadap percepatan pembangunan daerah yang sarat kepentingan.
Peninjauan ulang Perda CSR yang dianggap tidak adil dan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Seluruh ketua ormas, LSM, dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Purbalingga Bersatu telah bersepakat bulat: aksi besar akan digelar. “Kami akan bergerak serentak, terkoordinasi, dan tetap dalam satu komando pusat. Ribuan peserta siap turun untuk menyuarakan aspirasi rakyat secara terbuka,” tegas mereka.
Aksi akbar ini direncanakan mulai bergulir pada bulan September. Aliansi memastikan perlawanan rakyat Purbalingga akan menjadi gelombang besar yang tidak bisa lagi diabaikan.
[Teguh /Red]
