CILACAP | JEJAKKASUSINDONESIANEWS.COM — Dugaan korupsi berskala besar di tubuh BUMD PT Cilacap Segara Artha (CSA) kini menjadi bola panas yang menyulut kemarahan masyarakat. Ratusan miliar rupiah uang rakyat diduga digarong oleh oknum tak bertanggung jawab dari lingkaran pemerintah hingga pihak swasta. Dana yang semestinya untuk kesejahteraan rakyat justru dijadikan bancakan demi memuaskan nafsu rakus segelintir elit.
Pecahnya kasus ini turut menyita perhatian tajam para aktivis antikorupsi, termasuk dari organisasi masyarakat Gibas dan kalangan jurnalis independen. Mereka bersatu dalam desakan keras kepada aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, untuk mengusut tuntas tanpa tebang pilih.
Gibas: Jangan Ada yang Kebal Hukum
Ketua Gibas Cilacap, Bambang Purwanto, S.Pd., menyampaikan sikap tegasnya saat diwawancara oleh awak media. Ia menyebut kasus ini sebagai ironi besar bagi Kabupaten Cilacap.
“Kami sangat miris. Nilai dugaan korupsi ini setara dengan belanja APBD. Tapi habis untuk bancakan oknum! Ini harus diusut sampai ke akar-akarnya,” tegasnya lantang.
Bambang mendesak Kejati Jateng agar tak tunduk pada tekanan politik ataupun intervensi dari pihak mana pun. Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan menyeluruh.
Pers Turut Mengawal: Jurnalis Tak Akan Diam
Dukungan juga datang dari kalangan jurnalis. Mulyadi Tanjung alias Bang Buyung, anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), menyuarakan tekad untuk terus mengawal proses hukum kasus ini.
“Kami di lapangan akan terus mencari, mengungkap, dan mengawal sampai aktor intelektual di balik korupsi ini terungkap. Ini bukan sekadar isu, ini soal hak rakyat!” ujarnya penuh komitmen.
Dalang-Dalang Harus Diusut: Jangan Hanya Direktur yang Disasar!
Gibas menyoroti keterlibatan berbagai pihak yang diduga ikut mengeruk keuntungan, termasuk dari pihak PT Rumpun Sari Antan (RSA), pemerintah desa, hingga unsur pembuat regulasi.
“Jangan berhenti di direktur saja. Lihat siapa di balik layar. Siapa yang membuat Perda APBD-nya? Siapa yang jadi broker pengadaan tanahnya? Semua harus diperiksa!” ucap Bambang.
Ia menyebut adanya potensi keterlibatan lebih luas, termasuk kemungkinan komisaris atau pejabat lain yang bermain atas instruksi pihak lebih tinggi.
Desakan untuk Investigasi Total
Gibas menegaskan perlunya audit total terhadap internal PT CSA dan seluruh alur anggaran. Ia mendesak agar Kejati Jateng bekerja profesional, transparan, dan tidak tunduk pada intervensi.
“Kejati harus berani, cermat, dan tidak boleh masuk angin. Jangan sampai ini hanya jadi tontonan dan ujungnya hilang ditelan waktu,” tegas Bambang.
Harapan Masyarakat: Keadilan dan Transparansi
Masyarakat kini menaruh harapan besar pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah agar tidak main-main dalam menegakkan hukum. Kasus ini bukan sekadar skandal, melainkan ujian moral dan integritas penegak hukum di mata publik.
“Rakyat menunggu. Jangan biarkan kasus ini menjadi cerita basi seperti banyak kasus korupsi lainnya,” pungkas Mulyadi.
Tim media akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas.
Penulis : Yogie
Editor :Redaksi
