Laporan | M.Supadi
SEMARANG | JEJAKKASUSINDONESIANEWS.COM – Gelombang kritik terhadap keberadaan Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang (TP3KS) rupanya memicu reaksi keras. Aktivis organisasi kemasyarakatan Haris Muntaha mengaku menerima berbagai bentuk teror dan intimidasi setelah secara terbuka mendesak Pemerintah Kota Semarang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap TP3KS, bahkan membuka opsi pembubaran jika dinilai tidak efektif.
Menurut Haris, teror datang melalui sambungan telepon hingga pesan WhatsApp dari sejumlah pihak yang dikenal maupun tidak dikenal. Pesan yang diterimanya berisi tekanan agar dirinya tidak lagi mengkritisi TP3KS serta permintaan agar pemberitaan yang telah tayang di sejumlah media segera diturunkan.
Yang lebih mengejutkan, Haris mengaku dituduh sebagai sosok di balik akun Instagram “Dinas Kegelapan”. Tuduhan tersebut dinilai sebagai upaya pengalihan isu untuk mengaburkan substansi kritik yang tengah menjadi sorotan publik.
“Yang seharusnya dijawab adalah efektivitas TP3KS dan penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat. Bukan malah melakukan intimidasi terhadap warga yang menyampaikan pendapat,” tegas Haris, Kamis (4/6/2026).
Fenomena ini memunculkan pertanyaan publik: mengapa kritik terhadap sebuah tim yang dibiayai anggaran daerah justru dibalas dengan tekanan? Siapa yang sebenarnya merasa terganggu dengan tuntutan transparansi tersebut?
Haris menegaskan bahwa dorongan evaluasi bukan berasal dari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Ia mengaku menerima banyak masukan dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis hingga aparatur sipil negara yang mempertanyakan urgensi dan efektivitas keberadaan TP3KS.
Menurutnya, setiap rupiah yang keluar dari APBD wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Karena itu, TP3KS harus diuji berdasarkan capaian nyata, manfaat langsung bagi masyarakat, serta kontribusinya terhadap percepatan pembangunan Kota Semarang.
“Kalau setelah dievaluasi ternyata tidak memberikan dampak signifikan, maka pembubaran harus menjadi opsi serius. Anggarannya lebih baik dialokasikan untuk program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Haris juga menyoroti dugaan tumpang tindih kewenangan antara TP3KS dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejumlah pihak disebut mengeluhkan adanya kebingungan koordinasi akibat munculnya arahan dari luar struktur birokrasi resmi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menciptakan dualisme kendali dalam pemerintahan daerah dan menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan tim yang tidak berada dalam struktur birokrasi formal.
“Pemerintahan yang sehat harus memiliki garis komando yang jelas. Jangan sampai ada struktur tambahan yang justru menimbulkan kebingungan dan memperlambat proses birokrasi,” katanya.
Selain TP3KS, Haris meminta evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan tenaga ahli di berbagai OPD. Menurutnya, seluruh pos anggaran yang bersumber dari uang rakyat wajib memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Meski diterpa berbagai tekanan, Haris menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya. Ia justru meminta Pemerintah Kota Semarang membuka ruang dialog dan audit publik terhadap seluruh program serta lembaga pendukung yang menggunakan anggaran daerah.
“Demokrasi tidak boleh tunduk pada intimidasi. Kritik adalah instrumen kontrol sosial yang dijamin konstitusi. Yang harus dijawab adalah substansi kritiknya, bukan membungkam orang yang menyuarakannya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak TP3KS maupun Pemerintah Kota Semarang terkait dugaan intimidasi yang dialami Haris Muntaha. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi untuk pemberitaan lanjutan sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
