Tak Satupun Emas Berlian Terungkap, Kasus Pencurian Justru Dihentikan: Penanganan Polrestabes Semarang Dinilai Prematur, Keadilan Dikorbankan

redaksi

Kamis, 12 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Semarang || jejakkasusindonesianews.com- Kekecewaan mendalam dirasakan korban dalam kasus dugaan pencurian emas dan berlian yang tersimpan di brankas rumahnya. Setelah penyidikan di Polsek Semarang Barat dinilai gagal mengungkap keberadaan barang bukti, korban kembali melaporkan perkara tersebut ke Polda Jawa Tengah. Perkara kemudian dilimpahkan ke Polrestabes Semarang. Namun, alih-alih menemukan titik terang, Polrestabes justru menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).(12/2]

Penghentian perkara ini pun menuai sorotan tajam. Wahono, tokoh masyarakat sekaligus juru bicara korban, menilai keputusan tersebut prematur dan tidak transparan. Ia menyebut dalih nebis in idem yang digunakan sebagai dasar penghentian perkara berpotensi menghilangkan hak korban untuk memperoleh keadilan.

Menurut keterangan pihak korban, perkara yang dilaporkan sejatinya belum pernah diperiksa secara utuh dan tuntas. Sejak awal, korban telah mengantongi pendapat dari sejumlah ahli hukum pidana dan pihak berkompeten yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak memenuhi unsur nebis in idem. Pasalnya, pokok perkara, objek hukum, maupun subjek hukum disebut belum pernah diuji secara komprehensif melalui proses penyidikan yang sesuai prosedur, apalagi diperiksa di persidangan.

“Ini bukan perkara yang sudah diuji tuntas di pengadilan. Unsur nebis in idem terkesan dipaksakan, padahal substansi perkara belum pernah dibuka secara menyeluruh. Korban dirugikan dua kali: hartanya hilang, keadilannya juga dirampas,” ujar Herlina.

Sebelumnya, korban melaporkan kembali dugaan pencurian tersebut ke Polda Jawa Tengah. Polda kemudian merekomendasikan pelimpahan penanganan perkara ke Polrestabes Semarang dengan kewenangan khusus. Namun, di tingkat Polrestabes, penanganan perkara dinilai tidak maksimal. Pemeriksaan saksi disebut tidak dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, melainkan terbatas pada beberapa pihak tertentu.

Tanpa gelar perkara terbuka serta tanpa pengujian menyeluruh terhadap alat bukti dan saksi kunci, Polrestabes kemudian menyatakan perkara tersebut nebis in idem dan resmi ditutup. Langkah ini dinilai bertentangan dengan prinsip due process of law.

Sejumlah ahli hukum yang dimintai pendapat oleh pihak korban menegaskan bahwa perkara ini belum memenuhi syarat nebis in idem. Oleh karena itu, penghentian penyidikan dinilai prematur, cacat prosedur, dan berpotensi mencederai rasa keadilan.

“Bagaimana mungkin perkara dinyatakan nebis in idem jika belum pernah diuji secara menyeluruh di pengadilan? Ini adalah keputusan sepihak yang menutup pintu keadilan bagi korban,” tegas Hendro.


Korban tidak tinggal diam. Berdasarkan masukan dari internal kepolisian dan praktisi hukum, korban telah mengajukan permohonan gelar perkara khusus serta meminta atensi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Surat permohonan gelar perkara khusus disebut telah resmi diajukan ke Polda Jawa Tengah.

Namun, sebelum gelar perkara khusus benar-benar dilaksanakan, korban kembali dipanggil dan diberitahu bahwa perkara tetap dinyatakan nebis in idem dan ditutup. Kondisi ini semakin menguatkan dugaan bahwa penanganan perkara dilakukan secara sepihak, tertutup, dan tidak memberikan ruang yang adil bagi korban untuk memperoleh kejelasan hukum.
Akibat rangkaian kebijakan tersebut, korban mengaku putus asa dalam mencari keadilan. Padahal, secara hukum masih tersedia sejumlah upaya lanjutan, antara lain permohonan gelar perkara khusus, praperadilan, pengaduan ke Propam Polri, pengawasan oleh Itwasum Polri, hingga pelaporan ke Kompolnas.

Juru bicara korban mendesak agar aparat penegak hukum membuka kembali perkara ini secara objektif, transparan, dan profesional, serta tidak berlindung di balik dalih nebis in idem untuk menutup perkara yang dinilai belum pernah diuji secara layak di hadapan hukum.

“Jika hukum masih berpihak pada keadilan, maka perkara ini harus dibuka kembali. Biarkan duduk perkaranya terang benderang. Jangan biarkan korban menjerit sendirian di hadapan tembok kekuasaan. Apakah Polrestabes Semarang benar-benar tidak mampu mengungkap pencurian emas berlian ini?” tegas juru bicara korban.
[Yogie & Tiem]

Berita Terkait

Saat Putusan Inkrah Tak Kunjung Tuntas, Asharuddin Laporkan Dugaan Maladministrasi ke Ombudsman
MA Tolak PK Bupati Kapuas Hulu, Flora Darosari Menang Telak dan Haknya Wajib Dipulihkan
Janji Manis Tinggal Janji? Tiga Tahun Konsumen Zakira Residence 4 Tlogo Menanti Rumah, Uang Puluhan Juta Menggantung
Empat Santri Al Anfas Buka Suara di Polres Demak: ‘Kami Tidak Tahu Apa-Apa , Siap Bongkar Fakta Baru!
Tak Ada Lagi Toleransi! DPRD Putuskan Tegal Panas dan Gembol Ditutup Permanen
Kades Turitempel Bergerak Tegas, Oknum Perangkat Desa Diduga Mabuk dan Karaoke di Kantor Desa Terancam Diskors Setahun
Heboh di Turitempel, Dua Perangkat Desa Diduga Mabuk hingga Tuai Kritik Warga
DPR RI dan DPR Aceh Jangan Jadi Penonton ” Korban Banjir Aceh Timur Butuh Aksi Nyata Bukan Janji

Berita Terkait

Kamis, 18 Juni 2026 - 22:32

Saat Putusan Inkrah Tak Kunjung Tuntas, Asharuddin Laporkan Dugaan Maladministrasi ke Ombudsman

Kamis, 18 Juni 2026 - 16:19

MA Tolak PK Bupati Kapuas Hulu, Flora Darosari Menang Telak dan Haknya Wajib Dipulihkan

Kamis, 18 Juni 2026 - 09:18

Janji Manis Tinggal Janji? Tiga Tahun Konsumen Zakira Residence 4 Tlogo Menanti Rumah, Uang Puluhan Juta Menggantung

Rabu, 17 Juni 2026 - 12:41

Empat Santri Al Anfas Buka Suara di Polres Demak: ‘Kami Tidak Tahu Apa-Apa , Siap Bongkar Fakta Baru!

Senin, 15 Juni 2026 - 17:27

Tak Ada Lagi Toleransi! DPRD Putuskan Tegal Panas dan Gembol Ditutup Permanen

Senin, 15 Juni 2026 - 15:19

Kades Turitempel Bergerak Tegas, Oknum Perangkat Desa Diduga Mabuk dan Karaoke di Kantor Desa Terancam Diskors Setahun

Minggu, 14 Juni 2026 - 15:37

Heboh di Turitempel, Dua Perangkat Desa Diduga Mabuk hingga Tuai Kritik Warga

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:12

DPR RI dan DPR Aceh Jangan Jadi Penonton ” Korban Banjir Aceh Timur Butuh Aksi Nyata Bukan Janji

Berita Terbaru

error: Content is protected !!