Laporan | Yanto
SEMARANG|JEJAKKASUSINDONESIANEWS.COM– Susilo H. Prasetiyo, aktivis angkatan 95 yang juga menjabat Ketua LSM RPK-RI, angkat suara terkait dinamika internal Forum Komunikasi Semarang Bersatu menjelang suksesi.
Menurut Susilo, keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) sejatinya menjadi wadah strategis bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, berpartisipasi dalam pembangunan, serta menjembatani komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Namun, ia menilai kondisi internal FKSB saat ini justru menunjukkan gejala eksklusivitas yang berpotensi menghambat fungsi tersebut.
“FKSB seharusnya menjadi ruang terbuka yang mampu merangkul semua elemen, bukan justru terjebak pada pola pikir sempit yang mengedepankan ego kelompok,” tegas Susilo.
Sebagai salah satu pendiri FORSOS, Susilo mengaku prihatin melihat dinamika yang terjadi di tubuh FKSB. Ia menilai, adanya kecenderungan eksklusif dalam kepengurusan berpotensi memicu konflik internal serta menurunkan efektivitas organisasi dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan publik.
Ia juga menyoroti isu sensitif dalam proses pemilihan Ketua FKSB, khususnya terkait persyaratan yang dianggap membatasi. Aturan yang mewajibkan calon pemilih, pengurus, hingga calon ketua berasal dari internal FKSB dinilai menutup peluang bagi generasi muda potensial yang berada di luar struktur organisasi, meski telah terdaftar di Kesbangpol Kota Semarang.
“Ini berpotensi menciptakan pola kepemimpinan yang otoriter, karena keputusan diambil tanpa ruang partisipasi yang luas,” ujarnya.
Susilo bahkan meminta perhatian langsung dari Pemerintah Kota Semarang, khususnya Wali Kota dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), untuk menegur pengurus FKSB agar lebih terbuka dan demokratis dalam menjalankan roda organisasi.
Dalam pandangannya, ormas memiliki peran penting sebagai edukator, agregator aspirasi, katalisator pembangunan, sekaligus kontrol sosial. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Lebih jauh, Susilo menegaskan bahwa FKSB harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat nasionalisme, serta menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
“FKSB jangan sampai kehilangan arah dan justru menjadi mandul dalam menjalankan perannya sebagai penguat kebangsaan,” tegasnya.
Ia berharap adanya restrukturisasi kepengurusan lama demi menghadirkan wajah baru yang lebih modern, inklusif, dan mampu merangkul seluruh golongan tanpa diskriminasi.
Selain itu, Susilo juga menekankan pentingnya membangun nilai toleransi dan multikulturalisme di tubuh organisasi, seperti co-existence, awareness, mutual learning, understanding, respect, hingga value and celebration.
“Perbedaan jangan dijadikan sekat, tapi kekuatan untuk membangun harmoni,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Susilo mengajak seluruh elemen FKSB untuk membuka diri terhadap kolaborasi, memperkuat sinergi antarormas dan lembaga, serta mengedepankan musyawarah dalam menentukan arah organisasi.
“Kalau FKSB ingin tetap relevan, maka harus siap berubah. Terima wajah baru, buka ruang seluas-luasnya, dan kembalikan organisasi ini sebagai rumah bersama bagi semua,” pungkasnya.
