Kaperwil Kalbar | Abang Amrullah
PUTUSSIBAU, KAPUAS HULU |JEJAKKASUSINDONESIANEWS.COM – Jeritan warga kian nyaring terdengar di jantung Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di tingkat pengecer melonjak tak masuk akal, menyentuh Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter, bahkan ada yang berani mematok Rp25.000 per liter.
Lonjakan harga ini sudah berlangsung hampir sepekan. Ironisnya, di tengah keluhan kelangkaan, sejumlah kios masih menjual Pertalite dengan harga selangit. Sementara Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Putussibau dan sekitarnya tetap beroperasi seperti biasa.
Kondisi ini memicu kepanikan sekaligus kemarahan warga. Pelaku usaha kecil dan masyarakat pengguna kendaraan harian menjadi pihak paling terdampak. Biaya operasional melonjak, ongkos transportasi naik, dan ancaman inflasi harga kebutuhan pokok pun membayangi. Daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah semakin tertekan.
Didymus Luwat, Kabid Perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, menjelaskan bahwa gangguan pasokan terjadi akibat faktor musim kemarau. Jalur distribusi melalui sungai terganggu karena pendangkalan alur DAS, sehingga kapal ponton dan tongkang pengangkut BBM dari Pontianak menuju Sintang tidak dapat beroperasi normal.
“Suplai BBM ke Kapuas Hulu saat ini hanya bisa melalui jalur darat menggunakan truk tangki,” jelasnya saat dikonfirmasi.
Namun, alasan distribusi dinilai tak serta-merta membenarkan lonjakan harga di tingkat pengecer, apalagi untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite. Kenaikan harga yang tidak terkendali menimbulkan dugaan adanya praktik spekulatif oleh oknum kios nakal.
Sulaiman Muhlis, warga Putussibau, mengaku terpaksa membeli Pertalite seharga Rp18.000 per liter. Ia menilai kondisi ini sangat memberatkan masyarakat kecil.
“Kami minta Pemkab Kapuas Hulu dan pihak berwenang segera razia. Jangan biarkan pengecer menjual sesuka hati. Tidak semua masyarakat mampu membeli BBM dengan harga semahal itu,” tegasnya, Selasa (17/2/2026).
Masyarakat mempertanyakan lemahnya pengawasan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menertibkan pedagang eceran yang menjual BBM bersubsidi di atas harga wajar, terlebih jika ditemukan indikasi penjualan ilegal atau penimbunan.
Menjelang perayaan Imlek dan memasuki bulan suci Ramadan, kebutuhan masyarakat dipastikan meningkat. Tanpa langkah cepat dan tegas, gejolak harga BBM ini berpotensi memicu instabilitas ekonomi lokal.
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu didesak segera:
Melakukan razia terpadu terhadap kios dan pengecer BBM.
Menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang jelas dan tegas.
Mengawasi distribusi agar tidak terjadi permainan harga di lapangan.
BBM bersubsidi adalah hak rakyat.
Ketika harga melonjak liar tanpa kendali, yang paling terdampak adalah masyarakat kecil. Pemerintah tidak boleh tinggal diam.
