Dok/Ilustrasi
SALATIGA | JEJAKKASUSINDONESIANEWS.COM – Program kunjungan kerja (kunker) Pemerintah Kota Salatiga kembali menuai sorotan tajam. ELBEHA Barometer menilai agenda yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu lebih terasa sebagai rutinitas perjalanan dinas daripada kegiatan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Ketua ELBEHA Barometer, Sri Hartono, melontarkan kritik keras terhadap pola kunker yang dinilai terus berulang tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
“Pertanyaannya sederhana, manfaatnya apa untuk masyarakat? Jangan sampai ini hanya jalan-jalan berkedok agenda resmi, kemasannya rapi tapi hasilnya hambar,” sindir Sri Hartono.
Menurutnya, anggaran daerah seharusnya diprioritaskan untuk program yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga, bukan habis terserap dalam mobilitas birokrasi.
Sri Hartono juga mengaku tengah mencermati hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait belanja perjalanan dinas di sejumlah daerah,
termasuk pola kunjungan kerja pemerintah daerah.
“Kalau anggarannya besar tapi dampaknya tidak terasa, publik tentu berhak bertanya. Ini uang rakyat, jadi ukuran manfaatnya harus jelas, bukan sekadar formalitas administrasi,” tegasnya.
ELBEHA Barometer menilai setiap penggunaan APBD wajib disertai transparansi, indikator capaian yang terukur, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Karena itu, pihaknya mendorong Pemkot Salatiga untuk lebih terbuka mempublikasikan rincian kegiatan perjalanan dinas agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran secara langsung.
Sorotan tersebut menjadi pengingat sekaligus tekanan moral bagi Pemerintah Kota Salatiga agar mengevaluasi kembali prioritas belanja daerah, sehingga APBD benar-benar kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan sekadar habis di perjalanan dinas.(Tri)
