Laporan : M.Supadi
SALATIGA|JEJAKKASUINDONESIANEWS.COM – Isu transparansi dan akuntabilitas anggaran kembali mencuat di Kota Salatiga. Lembaga ELBEHA Barometer menyoroti kinerja DPRD, khususnya terkait pengawasan penggunaan anggaran Rp10,1 miliar dalam proyek pembangunan Taman Wisata Religi Salatiga (TWRS) di Jalan Pattimura.
Ketua ELBEHA Barometer, Sri Hartono, secara terang-terangan menyinggung lemahnya tindak lanjut DPRD atas berbagai kegiatan pengawasan sebelumnya. Menurutnya, banyak kegiatan yang telah digelar, namun “panisme”-nya—dampak nyata bagi publik—tidak terasa.
“Endingnya apa? Dampaknya untuk masyarakat apa? Tidak jelas dan tidak ditindaklanjuti,” tegas Sri Hartono, Minggu (16/11/2025).
Ia juga mengungkit pengalaman masa lalu saat DPRD membentuk Panitia Hak Angket, yang dinilainya hanya berujung pada laporan tanpa aksi.
“Hasilnya hanya di atas kertas, tidak ada tindakan nyata,” sindirnya.
Sri Hartono menekankan bahwa setiap kegiatan DPRD yang menggunakan anggaran publik harus memberi manfaat yang jelas, bukan sekadar rutinitas seremonial. Ia juga menyentil dugaan praktik “main proyek” oleh oknum anggota dewan.
“Endingnya harus jelas dan objektif, mengingat ada anggota dewan yang bermain proyek dengan modus rental CV,” ujarnya.
ELBEHA Barometer turut menyoroti kegiatan studi banding pengelolaan sampah yang dinilai tidak memberikan perubahan nyata.
“Kasus sampah saja sampai sekarang belum teratasi,” keluhnya.
Lembaga ini berharap semua program yang dibiayai APBD menghasilkan perubahan nyata dan tidak sekadar menjadi agenda tahunan tanpa manfaat publik.
Pansus TWRS Jawab Kritik: Siap Kerja Terbuka dan AkuntabelMenanggapi kritik tersebut, DPRD Kota Salatiga melalui Pansus TWRS menegaskan komitmennya melakukan pengawasan secara objektif. Ketua Pansus, Yusuf Wibisono, memastikan pengawasan dilakukan secara menyeluruh karena nilai proyek yang cukup besar.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan tepat sasaran dan sesuai prosedur,” ujarnya (23/10/2025).
Proyek TWRS sendiri telah digagas sejak era Wali Kota John Manopo dan mengalami sejumlah perubahan. Pansus telah memanggil Bappeda dan dalam waktu dekat akan mengundang DPUPR, Inspektorat, hingga kontraktor.
Tiga paket pekerjaan TWRS meliputi:
- Gerbang dan penunjang TWRS – Rp2,22 miliar (CV Abiyasha Consultant)
- Pembangunan Aula TWRS – Rp5,166 miliar (CV Mitra Usaha Sejati; konsultan CV Abiyasa)
- Penunjang daya tarik wisata – Rp2,79 miliar (CV Rajendra Constructions; konsultan CV Abiyasa)
Yusuf memastikan seluruh hasil kerja Pansus akan dipublikasikan.
“Kami ingin proyek ini menjadi kebanggaan warga, bukan sekadar proyek seremonial,” tegasnya.
Saat Hak Angket Hanya Ramai di Paripurna
Kritik ELBEHA Barometer menguat ketika menengok hasil Panitia Hak Angket sebelumnya. Meski telah dua bulan bekerja dan membeberkan temuan indikasi pelanggaran hukum oleh Wali Kota Robby Hernawan terkait relokasi Pasar Pagi dan penghentian sementara Perda Retribusi Sampah Rumah Tangga, tindak lanjutnya dinilai tak jelas.
Ketua Angket saat itu, Saiful Mashud, menyatakan adanya temuan indikasi pelanggaran peraturan.
Namun, polemik Pasar Pagi tetap berlarut. Rencana pemindahan ke Pasar Rejosari menuai protes warga, dan hasil angket kembali menguap tanpa kejelasan tindak lanjut – seperti yang disindir Sri Hartono.(..)
