Laporan | M.Supadi
SEMARANG | JEJAKKASUSINDONESIANEWS.COM – Mantan Sekretaris Gerakan Pemuda Merah Putih (GPMP), Harris Muntaha, menegaskan akan tetap menyuarakan kritik terhadap keberadaan Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang (TP3KS).
Menurutnya, keberadaan tim tersebut perlu dievaluasi karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran daerah.
Pernyataan itu disampaikan Harris setelah dirinya mengaku mengalami dugaan intimidasi dari sejumlah oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Semarang.
Harris menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi saat dirinya memenuhi undangan makan siang dari seseorang yang mengaku ingin berdiskusi secara santai. Pertemuan berlangsung di salah satu food court pusat perbelanjaan di kawasan Simpang Lima, Semarang, pada Sabtu (6/6/2026).
“Saya awalnya berpikir hanya akan bertemu satu orang untuk ngobrol biasa. Namun ketika sampai di lokasi, ternyata ada sekitar lima orang yang hadir dan kemudian mempertanyakan alasan saya mengkritisi TP3KS. Mereka menanyakan apa kepentingan saya dan apakah saya memiliki masalah dengan Wali Kota Semarang,” ujar Harris, Senin (8/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Harris mengaku telah menjelaskan bahwa kritik yang disampaikannya tidak dilatarbelakangi persoalan pribadi maupun kepentingan tertentu. Menurutnya, yang menjadi sorotan adalah kebijakan publik yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah.
“Saya sampaikan bahwa tidak ada masalah pribadi dengan siapa pun. Yang saya kritisi adalah kebijakan TP3KS karena menurut saya perlu dievaluasi dari sisi efektivitas dan kesesuaiannya dengan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sedang didorong pemerintah,” tegasnya.
Harris menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari hak warga negara dalam sistem demokrasi. Karena itu, setiap masukan yang disampaikan masyarakat seharusnya dijawab dengan argumentasi, data, dan keterbukaan informasi, bukan dengan tekanan atau upaya yang berpotensi membungkam suara kritis.
Ia juga menyebut bahwa evaluasi terhadap TP3KS bukan hanya menjadi pandangannya secara pribadi. Menurutnya, sejumlah akademisi, aktivis, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat umum mulai mempertanyakan efektivitas keberadaan tim tersebut serta manfaat yang dihasilkan dibandingkan dengan anggaran yang digunakan.
“Kalau memang TP3KS terbukti memberikan manfaat besar dan memiliki indikator kinerja yang jelas, tentu publik akan mendukung. Tetapi jika keberadaannya justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan tidak memberikan dampak yang signifikan, maka evaluasi bahkan pembubaran harus menjadi opsi yang dibahas secara terbuka,” katanya.
Meski mengaku mendapat tekanan, Harris menegaskan tidak akan menghentikan kritik yang disampaikannya selama hal itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Perbedaan pendapat adalah hal biasa dalam demokrasi. Saya tetap akan menyampaikan kritik secara terbuka, santun, dan berdasarkan fakta. Yang kita perjuangkan bukan kepentingan pribadi, tetapi bagaimana anggaran daerah benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Harris berharap Pemerintah Kota Semarang membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, pembahasan mengenai efektivitas TP3KS perlu dilakukan secara objektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
