JAKARTA | Jejakkasusindonesianews.com – Negara mulai hadir lebih nyata di sawah. Polri mengambil peran strategis memutus mata rantai tengkulak yang selama ini menekan petani jagung, dengan mengawal langsung permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog.
Langkah konkret itu ditegaskan dalam rapat koordinasi ketahanan pangan nasional yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).
Rakor melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
Rapat dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
“Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Ini capaian besar yang harus dijaga. Tahun 2026 bukan hanya bertahan, tapi memperkuat sistem dari hulu sampai hilir,” tegas Brigjen Langgeng.
Polri Jadi Penghubung Petani dan Bank
Di sektor hulu, Polri tampil sebagai problem solver bagi kelompok tani (Poktan) yang selama ini terhambat modal. Melalui pendampingan langsung, Polri menjembatani petani jagung dengan perbankan Himbara agar dapat mengakses KUR secara aman dan terukur.
Skema ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh pembiayaan untuk kembali menanam, memperluas lahan, sekaligus meningkatkan produktivitas.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa pada 2026, BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.
Negara Jaga Harga, Petani Tak Lagi Diperas
Masalah klasik petani bukan hanya modal, tetapi harga panen yang kerap dipermainkan tengkulak. Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan memastikan praktik tersebut tidak terus berulang.
Bersama Perum Bulog, Polri mengawal penyerapan hasil panen petani dengan harga berpihak. Pengadaan jagung Bulog 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton Cadangan Pangan Pemerintah dan harga Rp6.400 per kilogram.
“Kami jaga agar harga di tingkat petani tidak jatuh. Di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, pembelian sudah sesuai HPP Bulog, Rp6.400 per kilogram,” ungkap Brigjen Langgeng.
Bongkar Pola Lama, Bangun Sistem Baru
Program ini bukan sekadar tanam dan panen, tetapi membongkar pola lama yang membuat petani selalu lemah di ujung rantai.
Optimalisasi lahan tidur, pendampingan manajerial, kepastian pasar, hingga pengawalan distribusi menjadi satu kesatuan strategi.Polri menegaskan, ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga keadilan ekonomi bagi petani.
Melalui konsolidasi nasional ketahanan pangan 2026, Polri berkomitmen membangun ekosistem pertanian jagung yang kuat, mandiri, dan berpihak pada petani—bukan tengkulak.
[Rahmawati]
