Jakarta/JKI – Pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang menyamakan pajak dengan zakat menuai kritik keras. Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI, menegaskan bahwa pajak bukanlah sedekah, melainkan saham rakyat yang ditanamkan ke negara dan wajib dikelola secara profesional untuk dikembalikan kepada rakyat.
Menurutnya, rakyat adalah komisaris sekaligus pemegang saham utama republik ini, sementara pemerintah hanyalah direksi yang diberi mandat. Jika mandat disalahgunakan, direksi harus siap diberhentikan.
Sayangnya, kanal representasi rakyat seperti partai, ormas, LSM, hingga media kerap dibajak oligarki. Akibatnya, suara rakyat terdistorsi dan negara dijalankan demi kepentingan segelintir orang.
Wilson menegaskan, jabatan publik harus diisi orang berkapasitas, bukan badut politik. Pajak adalah hak rakyat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas, bukan sumbangan sukarela.
“Paradigma baru harus ditegakkan: pajak investasi rakyat, rakyat komisaris negara, pemerintah direksi. Dengan itu, negara bisa kembali berpihak kepada pemilik saham utama: rakyat,” tegas Wilson.
(Buyung /Red)
