Laporan | Mululyono : Editor | Witriyani
DEMAK | JEJAKKASUSINDONESIANEWS.COM – Dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak memicu sorotan tajam. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tak tinggal diam, bahkan menyebut persoalan ini bukan sekadar soal menu, melainkan indikasi kuat kelalaian dalam sistem distribusi dan waktu konsumsi.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa kesalahan pengaturan jadwal bisa berujung fatal. Ia menyebut makanan yang tidak segera dikonsumsi dalam batas waktu aman berpotensi menjadi pemicu keracunan.
“Masalahnya sering bukan di menu, tapi di waktu. Makanan ini ada masa konsumsinya. Kalau distribusi terlambat atau dimakan tidak tepat waktu, risikonya jelas,” tegasnya usai kegiatan di kawasan Mranggen, Demak, Selasa (21/4/2026).
Insiden ini bukan kasus kecil. Sedikitnya 187 orang dilaporkan terdampak, mayoritas santri di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung. Gejala yang muncul pun mengarah pada keracunan makanan: mual, muntah, pusing, hingga sakit perut.
Data sementara mencatat 68 korban harus dirawat inap, sementara 66 lainnya menjalani rawat jalan. Yang mengkhawatirkan, korban juga mencakup kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Taj Yasin menyoroti lemahnya pengawasan dalam rantai distribusi MBG. Ia mendesak adanya edukasi serius kepada penerima manfaat agar makanan tidak disimpan terlalu lama sebelum dikonsumsi. Sekolah dan pesantren juga diminta tidak lepas tangan.
“Jangan sampai makanan dibiarkan, disimpan, lalu dimakan belakangan. Itu sangat berbahaya,” ujarnya.
Lebih keras lagi, Pemprov Jateng membuka opsi sanksi tegas terhadap penyedia layanan MBG yang terbukti lalai. Mulai dari pembinaan hingga pencabutan izin operasional dapur.
“Sudah ada dapur yang ditutup. Ini warning keras. Kalau masih abai, izin bisa dicabut,” tandasnya.
Saat ini, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi kejadian telah dihentikan sementara dan dipasangi garis polisi. Dinas kesehatan tengah melakukan uji laboratorium untuk mengungkap penyebab pasti, sekaligus mengevaluasi total sistem produksi—mulai dari kebersihan, lingkungan, hingga kualitas SDM.
Kasus ini menjadi alarm keras bahwa program sebesar MBG tak cukup hanya niat baik—pengawasan ketat dan manajemen distribusi yang presisi adalah kunci. Tanpa itu, program gizi bisa berubah menjadi ancaman serius bagi masyarakat.(..)
