Laporan | M.Supadi
KABUPATEN SEMARANG | JEJAKKASUSINDONESIANEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat desa. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pemasok utama kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu (27/6/2026). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPP Persatuan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) bersama sejumlah kementerian untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan ekonomi desa.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa desa tidak boleh hanya menjadi penyedia bahan baku, tetapi juga harus menguasai rantai pengelolaan dapur MBG dari hulu hingga hilir agar nilai tambah ekonomi tetap berputar di wilayah pedesaan.
“Saya mendukung MoU ini, tapi jangan hanya sebatas kertas. Kita harus cek, recheck, dan final check agar program ini benar-benar membumi dan memberi nilai tambah ekonomi lokal,” tegas Ahmad Luthfi.
Menurut Luthfi, sekitar 8.500 Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes di Jawa Tengah diproyeksikan menopang kebutuhan 4.382 dapur SPPG. Selain memperkuat ekonomi desa, operasional dapur juga diarahkan menggunakan energi ramah lingkungan berupa Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus memitigasi berbagai persoalan di lapangan agar produk unggulan desa serta kearifan lokal menjadi prioritas utama dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kembali menegaskan bahwa seluruh dapur SPPG wajib mengutamakan komoditas hasil pertanian, peternakan, maupun produk usaha desa setempat.
“SPPG wajib membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, atau usaha desa lainnya. Dilarang mengambil dari tempat lain jika potensi di desa tersebut tersedia,” tegas Zulkifli Hasan.
Kebijakan tersebut merupakan implementasi arahan Presiden agar Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah melalui perputaran belanja pemerintah di tingkat desa. Sebelumnya, pemerintah juga menemukan masih adanya sejumlah SPPG yang belum mematuhi tata kelola tersebut sehingga diminta segera melakukan pembenahan.
Ketua Umum DPP PAPDESI, Wargiyati, menyambut baik sinergi tersebut. Ia berharap keterlibatan koperasi desa dan BUMDes sebagai pemasok utama bahan baku MBG mampu mempercepat perputaran ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Acara ini turut dihadiri Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, serta jajaran Forkopimda Jawa Tengah(..)
