Laporan | Adi Winarko
Semarang | jejakkasusindonesianews.com- Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, melontarkan kritik terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai berpotensi menjadi alat tekanan politik di tingkat desa (25 April 2026).
Dalam pernyataannya, Tiyo menyebut bahwa skema koperasi yang melibatkan lebih dari 80.000 desa dengan pola pembiayaan berbasis utang melalui Himbara berisiko menciptakan ketergantungan struktural. Menurutnya, kondisi ini dapat menjadi celah tekanan apabila kepala desa tidak mampu mengelola keuangan secara optimal.
“Koperasi desa merah putih ini urusannya tentang konsolidasi politik. Dengan skema utang ke lebih dari 80.000 desa, sewaktu-waktu bisa menjadi alat sandra bagi kepala desa,” ujar Tiyo.
Ia juga menyoroti potensi dampak politik jangka panjang menjelang 2029. Program tersebut dinilai bisa dimanfaatkan sebagai instrumen konsolidasi kekuatan politik di tingkat desa.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah terkait kritik tersebut. Publik diharapkan tetap mencermati implementasi program agar tetap berjalan sesuai tujuan awal.
Sumber: Instagram @jogjastudent
