Purworejo || Jejakkasusindonesianews.com –Pelaksanaan proyek rehabilitasi Jalan Diponegoro di wilayah Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, menuai sorotan publik. Proyek senilai hampir Rp 4 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purworejo itu diduga kuat memiliki keterkaitan dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari daerah pemilihan Purworejo.
Tim kontrol media yang menelusuri lokasi proyek pada Minggu, 26 Oktober 2025, mendapati sejumlah kejanggalan, di antaranya tidak adanya sosialisasi kepada warga dan tidak diberdayakannya tenaga lokal dalam proses pekerjaan.
Salah satu warga, Ed, mengaku bersyukur jalan di depan rumahnya diperbaiki, namun kecewa karena pelaksana proyek tak melibatkan warga sekitar.
“Kami senang jalan diperbaiki, tapi pelaksananya seenaknya sendiri. Tidak ada warga yang diajak bekerja, bahkan tidak ada kulonuwun (permisi). Kami tidak minta uang, hanya ingin dihargai,” ujar Ed dengan nada kecewa.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Wonosari, Harman, yang menegaskan bahwa pemerintah desa tidak pernah dilibatkan dan tidak menerima undangan sosialisasi sebelum proyek dimulai.
“Dari Pemerintah Desa Wonosari tidak dilibatkan sama sekali, bahkan tidak ada sosialisasi. Kami hanya diundang saat acara selamatan menjelang dimulainya pekerjaan,” ungkap Kades Harman saat ditemui di kediamannya, Minggu siang (26/10/2025).
Lebih lanjut, Kades Harman mengungkap bahwa masyarakat sebenarnya berharap pembangunan difokuskan lebih dulu di area permukiman, namun karena kebijakan sudah ditetapkan, pihaknya tetap menerima dengan lapang dada.
“Warga berharap yang dibangun di area permukiman dulu, tapi karena sudah kebijakan pemerintah, kami tetap bersyukur dan berterima kasih,” tambahnya.
Menariknya, Harman juga menyebut bahwa proyek tersebut diperjuangkan oleh seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Purworejo, dan pelaksananya diduga anak dari anggota dewan tersebut.
“Setahu saya, proyek itu diperjuangkan oleh anggota DPRD Provinsi. Kalau dulu istrinya yang mengerjakan, sekarang sepertinya anaknya,” beber Kades Harman.
Tim kontrol media kemudian mencoba mengonfirmasi kepada salah satu pejabat Bidang Bina Marga DPUPR Purworejo terkait prosedur sosialisasi sebelum pelaksanaan proyek. Namun yang bersangkutan hanya menjawab melalui pesan singkat bahwa dirinya sedang tidak enak badan dan meminta awak media datang langsung ke kantor untuk penjelasan lebih lanjut.
Proyek pemerintah seharusnya dilaksanakan secara transparan, melibatkan masyarakat setempat, dan sesuai aturan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. Ketertutupan dalam pelaksanaan proyek publik hanya akan menimbulkan kecurigaan dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.(Sgm/Red)
