Salatiga / jejakkasusindonesianews.com
DPRD Kota Salatiga mulai membahas langkah politik lanjutan pasca berakhirnya masa kerja Hak Angket pada 2 September 2025, yang sebelumnya menyoroti sejumlah kebijakan Wali Kota Robby Hernawan. Meski rekomendasi sudah disampaikan, publik kini menunggu arah politik dewan: apakah akan berlanjut ke Hak Menyatakan Pendapat atau berhenti di tataran rekomendasi.
Ketua Fraksi PKS DPRD Salatiga, Nono Rohana, menegaskan pihaknya konsisten mengawal aspirasi masyarakat. Menurutnya, semua opsi politik masih terbuka, termasuk Hak Menyatakan Pendapat, namun keputusan resmi tetap akan ditentukan dalam forum paripurna DPRD.
“Kami masih dalam tahap pembahasan internal fraksi. Prinsipnya, FPKS akan selalu berada di pihak masyarakat. Kalau ada kebijakan yang meresahkan, apalagi tanpa melibatkan warga, maka kami akan bersikap tegas,” ujar Nono, Senin (22/9/2025).
Salah satu kebijakan yang sebelumnya memicu kontroversi adalah rencana pemindahan komunitas Pasar Pagi. Langkah itu ditolak pedagang dan mendapat kritik tajam dari sejumlah anggota dewan.
FPKS menilai, jika kebijakan sepihak seperti itu terus diulang, DPRD tidak boleh tinggal diam. Fraksi tersebut berkomitmen mengawal agar kebijakan pemerintah kota tidak mengorbankan masyarakat kecil.
Selain menyoroti rekomendasi Hak Angket, DPRD juga memberi peringatan kepada Wali Kota Robby Hernawan. Dewan meminta agar kebijakan yang dibuat tidak lagi menimbulkan keresahan.
“Kami berharap Wali Kota lebih berhati-hati. Jangan sampai ada lagi keputusan yang justru membuat masyarakat bingung atau merasa dirugikan,” tambah Nono.
Sejauh ini, fraksi besar seperti PDIP dan Golkar masih memilih bersikap hati-hati. Sementara fraksi kecil seperti Demokrat dan PAN justru disebut-sebut bisa menjadi penentu arah politik DPRD, apakah melanjutkan eskalasi ke Hak Menyatakan Pendapat atau mengakhiri proses hanya dengan rekomendasi.
Keputusan DPRD ini dipandang publik sebagai ujian: apakah dewan berani menegakkan fungsi pengawasan, atau justru terjebak dalam kompromi politik yang lebih mementingkan stabilitas jangka pendek.
Hari ini, politik Kota Salatiga kembali disorot. Di tengah kegelisahan publik, DPRD dituntut menunjukkan sikap tegas: mengawal aspirasi rakyat atau menjaga kompromi dengan eksekutif. Pilihan dewan akan menentukan wajah demokrasi lokal di Salatiga ke depan.
Pewarta: Adi Winarko
