Laporan:Witriyani
Salaitiga|Jejakkasusindonesianews.com- Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., didampingi istri, Retno Robby Hernawan, menghadiri Sharing Session dan Sosialisasi Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta Kredit Program Perumahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rabu (5/11/2025).Acara yang berfokus pada upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat tersebut digelar di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, dengan menghadirkan sejumlah tokoh penting, yakni Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Dalam sambutannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait, menyoroti berbagai tantangan dalam pelaksanaan program perumahan, seperti keterbatasan dana, lahan, dan perizinan.Ia menegaskan bahwa semua pihak perlu melakukan terobosan nyata dan kerja keras untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perumahan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.
“Semoga kita cepat menyelesaikan permasalahan perumahan di Jawa Tengah ini dengan terobosan-terobosan kerja keras yang luar biasa. Karena pasti masalahnya banyak, di antaranya dana yang terbatas, lahan, dan perizinan. Maka dibutuhkan langkah-langkah yang konkret,” tutur Maruarar.
Maruarar juga berharap UKSW dapat menjadi pusat lahirnya gagasan dan terobosan cerdas di bidang keuangan dan kebijakan publik demi kepentingan rakyat.Ia menutup sambutannya dengan pesan inspiratif,“Saran saya, teman-teman di sini kan suka ngopi. Carilah teman ngopi yang berkualitas, dengan tema yang tepat dan suasana yang tepat — maka kalian akan sukses,” ucapnya yang disambut tawa peserta.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memiliki program pembangunan yang berparadigma pro-rakyat dan mengusung mindset ekonomi kerakyatan.“Bapak Ibu sekalian bapak presiden kita ini memiliki program sangat pro rakyat, memiliki paradigma dan mindset ekonomi kerakyatan.
”Ia menjelaskan, sistem liberal-kapitalis tidak selalu cocok diterapkan di negara dengan dominasi masyarakat kelas menengah ke bawah, karena berpotensi menciptakan kesenjangan sosial dan konflik.Sebagai solusi, pemerintah meluncurkan berbagai program kerakyatan, seperti Program Perumahan 3 Juta Rumah bagi rakyat tidak mampu, program perlindungan kesehatan ibu dan anak (MBG), serta program desa nelayan dan Koperasi Merah Putih.
Menurut Tito, berbagai program tersebut menjadi bukti nyata bahwa pembangunan nasional diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.
Dalam kesempatan yang sama,
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun daerah.Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, tetapi juga harus melibatkan pihak swasta dan perguruan tinggi.“Membangun Jawa Tengah ini salah satunya dengan metode kolaboratif — tidak hanya dengan pemerintah pusat maupun provinsi, tetapi juga dengan pihak-pihak swasta seperti di UKSW ini,” jelasnya.
Gubernur mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sudah 44 perguruan tinggi di Jawa Tengah menjalin kerja sama melalui MoU dengan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan berbasis potensi lokal.
“Ia juga mengapresiasi UKSW yang berperan aktif dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah, terutama dalam mendukung program perumahan layak huni sebagai salah satu prioritas nasional Presiden RI.
Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., menegaskan bahwa Pemerintah Kota Salatiga siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, perguruan tinggi, hingga pihak swasta untuk mempercepat terwujudnya hunian layak di wilayahnya.
Kehadiran Wali Kota Salatiga, menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Salatiga dalam mendukung dan menyukseskan program-program pemerintah pusat, khususnya di bidang penyediaan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkeadilan bagi masyarakat.(..)
