NTT -Jejakkasusindonesianews. com, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan semua stakeholders termasuk para pelaku usaha perlu duduk bersama untuk menghasilkan suatu regulasi yang tepat guna menjaga ekosistem pariwisata yang telah tumbuh dan berkembang di wilayah tersebut.
Tokoh Masyarakat sekaligus Aktivis Lingkungan Hidup yang juga berstatus Mantan Ketua aktivis Pemekaran Kabupaten Manggarai Barat (SEKJEN SETBER PM-PM) Sekretariat Bersama Pemuda dan Masyarakat Manggarai Barat serta Mantan Ketua Kader Konsevasi Di Balai Taman Nasional Komodo Pernandian Florianus Surion atau Fery Adu menyebut persoalan yang sedang terjadi saat ini adalah selain predikat Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang kerap disalah-gunakan oleh para pelaku usaha wisata Labuan Bajo tentunya akan merambat ketidaknyamannya para wisatawan asing/lokal. Padahal, standarisasi fasilitas yang dimiliki belum mencapai kualifikasi yang sesungguhnya bila berkaca pada daerah pariwisata yang sudah maju contohnya Bali.
Menurut Fery Adu, bahwa benar adanya pertumbuhan industri perhotelan yang telah meningkat 15% pertahunnya. Terdapat 132 hotel yang tersebar diLabuan Bajo. Wisata kuliner juga semakin berkembang pesat. Total wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo yang tercatat dari Januari-April 2025 sebanyak 58.926 wisatawan. Hal ini harus dijaga dan perlu terus ditingkatkan, jangan mengalami penurunan.
Dalam kaitan itu, Fery meminta pemerintah sebagai implementor dan pelaku usaha sebagai penggerak perekonomian perlu duduk bersama mengkaji dan memutuskan suatu regulasi yang mengikat agar tidak terjadi inflasi di segala aspek. Semua itu tujuannya adalah untuk meningkatkan angka kunjungan wisata di Labuan Bajo.
Menurut Fery, pariwisata yang sustainable dan berkesinambungan memerlukan komitmen bersama baik pemerintah, stakeholders, pelaku pariwisata, UMKM dan masyarakat pada umumnya dalam menjaga situasi tetap kondusif serta tidak terpengaruh dengan adanya isu global maupun nasional yang dapat mempengaruhi kunjungan pariwisata. Apalagi, menurutnya, sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkat
Fery juga menegaskan pemerintah perlu terus memberikan dukungan melalui pembangunan infrastruktur pendukung serta pembangunan kepariwisataan (non struk) untuk akselerasi ekonomi berkesinambungan yang diharapkan dapat menggerakan investasi di Labuan Bajo. Adanya skenario pengembangan pariwisata terpadu DPSP Labuan Bajo untuk 25 tahun ke depan, kata dia, membutuhkan daya dukung dan daya tampung menjadi pijakan utama pengembangan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Peluang ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin.
Derap pembangunan di Mabar, saya berharap prinsip terbuka tapi tetap taat asas kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan, jika ada kekeliruan atau kesalahan maka jalan yang paling sejuk dan elegan adalah membangun komunikasi multipihak tidak dengan cara merusak atau kekerasan.
Aksi- aksi premanisme bukanlah ciri demokrasi Pancasila, dimana demokrasi itu bukan saja soal pemerintah yang lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tapi yang perlu dijiwai adalah nilai, budaya kesantunan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah sebagai pemenuhan rasa keadailan bagi semua pihak yg tinggal di manggarai barat sebagai bagian dari negara republik indonesia.
Upaya kritis terhadap sebuah kebijakan pemerintah banyak pihak lupa kalau kebebasan yang diatur konstitusi bukanlah kebebasan tanpa kontrol, bebas emosional, kekerasan lalu mengambil alih peran penegakan hukum untuk menghakimi hak orang dengan atribut-atribut yang semestinya menjadi mitra diskusi untuk menemukan solusi dalam kerangka musyawarah menuju jalan kebaikan.(Khanza)
