JAKARTA | Jejakkasusindonesianews.com – Gelombang perlawanan nelayan kembali menggema di Ibu Kota. Ribuan nelayan dan pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) Kabupaten Cilacap menggelar aksi damai besar-besaran di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Sebanyak 1.400 massa diberangkatkan menggunakan puluhan armada bus dari Kantor SNI Cilacap pada Rabu malam (17/12/2025). Mereka bergerak menuju Istana Negara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai semakin menekan kehidupan masyarakat pesisir.
Aksi ini secara tegas menolak rencana naturalisasi kapal asing yang dianggap berpotensi mematikan nelayan lokal. Ketua SNI Cilacap, Edy Santoso, menyebut kebijakan tersebut sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi nelayan tradisional.
“Kami sangat khawatir kapal asing akan mendominasi, apalagi dengan rencana perluasan pelabuhan di Cilacap. Dari sisi teknologi dan modal, nelayan lokal jelas kalah. Kapal kami masih tradisional. Jika kebijakan ini dipaksakan, nelayan kecil akan tersingkir,” tegas Edy.
Tak hanya itu, nelayan juga menuntut keadilan fiskal yang selama ini dinilai memberatkan operasional usaha perikanan. Koordinator SNI Cilacap, Agustina, mengungkapkan setidaknya tiga persoalan krusial yang menjadi tuntutan massa aksi:
Tarif PNBP
Nelayan mendesak pemerintah menurunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kini berada di kisaran 22,5 hingga 30 persen, karena dinilai tidak sebanding dengan kondisi ekonomi nelayan.
Retribusi Tambat Labuh
Nelayan meminta keringanan biaya sandar kapal, terutama saat musim paceklik (off season), di mana kapal tidak melaut namun tetap dibebani retribusi tinggi.Harga Acuan Ikan (HAI)
Massa menuntut peninjauan ulang HAI agar lebih realistis dan berpihak pada kesejahteraan nelayan, bukan justru menekan pendapatan mereka.
“Kami tidak menolak berkontribusi untuk negara, tapi jangan sampai kebijakan fiskal justru mencekik nelayan. Tarif harus manusiawi dan berpihak,” tegas Agustina.
Aksi damai ini diharapkan dapat didengar langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan awal, perwakilan nelayan telah diterima oleh Wakil Menteri serta Dirjen KKP untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait dampak perluasan Pelabuhan Cilacap terhadap nelayan lokal.
Sebagai tindak lanjut, Edy Santoso menyampaikan bahwa perjuangan belum berhenti di jalanan.
“Alhamdulillah aspirasi kami ditanggapi. Pada 6 Januari 2026 mendatang, kami dijadwalkan mengikuti rapat dengar pendapat bersama DPR RI dan KKP. Kami akan kawal sampai ada keadilan bagi nelayan,” pungkasnya.
(Galih’Buyung & Red)
