Pati|Jejakkasusindonesianews.com – Setelah gelombang penolakan keras dari masyarakat dan aksi penyitaan donasi yang memicu kemarahan publik, Bupati Pati H. Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat direncanakan naik hingga 250 persen di tahun 2025.
Keputusan pembatalan ini disampaikan langsung oleh Bupati dalam konferensi pers di Pendapa Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025).
Dalam pernyataannya, Sudewo menyebut bahwa keputusan ini diambil setelah mencermati dinamika sosial dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
“Saya memutuskan membatalkan kenaikan PBB-P2. Tarif kembali seperti tahun 2024,” ujar Sudewo singkat.
Langkah ini diambil menyusul viralnya penyitaan donasi demo oleh petugas Satpol PP beberapa waktu lalu. Posko yang didirikan oleh warga untuk menggalang dana aksi penolakan dibubarkan, dan uang donasi diamankan. Insiden ini langsung menyulut kritik tajam terhadap Pemkab, yang dinilai tidak ramah terhadap aspirasi rakyat.
Rakyat Menang, Tapi Masih Banyak PR
Kebijakan kenaikan PBB semula dianggap membebani warga, khususnya petani dan masyarakat kecil. Kenaikan tarif hingga tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya dianggap tidak masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Dengan pembatalan tersebut, masyarakat merasa aspirasinya didengar, namun muncul pertanyaan baru: bagaimana nasib mereka yang sudah terlanjur membayar dengan tarif tinggi?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan dari Pemkab Pati terkait mekanisme pengembalian atau penghitungan ulang pembayaran tersebut. Sejumlah warga mengaku sudah membayar sejak bulan Juni, dan khawatir uang mereka hangus tanpa ada solusi.
Pemerintah Harus Introspeksi
Keputusan membatalkan kenaikan PBB patut diapresiasi, namun peristiwa ini menunjukkan bahwa kebijakan publik harus dirumuskan dengan melibatkan rakyat secara lebih terbuka dan demokratis. Jika tidak, kebijakan justru menjadi sumber konflik, bukan solusi.
Pemkab Pati diharapkan belajar dari kegaduhan ini dan mengedepankan pendekatan dialog, bukan represi. Di sisi lain, gerakan masyarakat sipil yang konsisten menyuarakan penolakan terbukti menjadi kunci perubahan.
Penulis:Yogie PS
Editor :Redaksi
