BANYUMAS|Jejakkasusindonesianews.com- Angin segar bertiup dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banyumas Barat Divre Jateng. Perhutani siap menerima kritik dan keluhan dari masyarakat terkait dampak penebangan kayu.
Ini adalah langkah maju menuju kerja sama yang partisipatif antara warga dan Perum Perhutani.
Hal tersebut di ungkapkan Pemerhati Kebijakan Publik Agus Adi Priyanto sesaat setelah menemui Administratur (ADM) KPH Banyumas Barat Dirve Jawa Tengah di Banyumas.
Menurut Agus Adi, ketika ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (10/7/25) pada saat membahas dampak kegiatan penebangan di Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, ADM KPH Banyumas Barat Yohanes Ecka Cahyadi menegaskan komitmennya terhadap komunikasi kepada masyarakat.
“Menurut ADM, Masyarakat bisa menyampaikan kritik yang objektif serta keluhan kepada Perhutani terkait penebangan yang ada di Kecamatan Karangoucung. Nanti dapat di follow up oleh Perhutani melalui jalur yang ada. Seperti Mantri Perhutani, LMDH yang Ada di desa-desa atau setelahnya kepada Asper,” ujar Agus Adi.
Pernyataan ini menjadi undangan langsung bagi masyarakat, khususnya yang bermukim di kawasan yang berdampingan dengan lahan Perhutani, untuk menyuarakan pandangan dan pengalaman mereka.
Isu dampak penebangan hutan seringkali menjadi perhatian, mulai dari potensi erosi, kerusakan lingkungan, hingga perubahan mata pencarian warga lokal. Dengan dibukanya pintu komunikasi ini, Perum Perhutani menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kolaboratif, bukan secara sepihak.
Mendorong Partisipasi dan Akuntabilitas
Keterbukaan Perhutani ini merupakan momentum penting untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dan akuntabilitas Perhutani. “Warga kini punya kesempatan untuk tidak hanya mengeluh, tapi juga memberikan masukan konstruktif dan solusi inovatif demi pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak,” jelas Agus Adi.
Diharapkan, lanjutnya, kritik yang disampaikan tidak hanya berupa keluhan, tapi juga didukung data objektif, fakta lapangan, dan usulan perbaikan yang konkret.
“Dengan begitu, setiap masukan bisa ditindaklanjuti secara efektif dan menjadi dasar untuk mencapai kesepakatan kerja sama yang adil dan transparan,” ujar Agus.
Kemitraan antara masyarakat dan Perhutani adalah kunci untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
(Buyung)
