SURABAYA |Jejakkasusindonesianews.com-Pasca suksesnya peretasan yang dilakukan oleh Hacker pada website resmi Kominfo Jatim dan adanya kesenjangan policy dunia jurnalistik yang tidak terkelola dengan sehat dan bertanggung jawab.
“Ini konteksnya adalah menjaga Marwah dan kehormatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,”ungkap Heru MAKI.
Selaras dengan judul diatas,Heru MAKI Jatim menganggap bahwa Kepala Dinas Kominfo Jatim,Sherlita,telah gagal menjalankan tugasnya sebagai penjaga gerbang utama dalam mengawal proses pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam dunia media serta pemberitaan.
Kenyataan diatas linier dengan pernyataan Sherlita sebagai Kadis Kominfo,pasca suksesnya peretasan yang dilakukan Hacker,yang menyatakan bahwa Beliau membenarkan berita peretasan tersebut dan masih dilakukan langkah evaluasi internal.
MAKI Jatim bereaksi sangat keras atas pernyataan pembenaran yang disampaikan Kadis Kominfo Jatim tanpa disertai bagaimana Kontruksi kejadian yang sebenarnya terjadi sehingga hacker bisa melakukan peretasan dengan mudah ke jaringan Website Kominfo Jatim.
“Hal inilah yang mendasari pernyataan Heru MAKI yang mendesak Gubernur Jawa Timur untuk mencopot Kadis Kominfo Jatim secepatnya.
Berbagai isu liar dan penggiringan opini berkenaan dengan rencana pemeriksaan dan pemanggilan yang dilakukan KPK kepada Ibunda Gubernur Jawa Timur sebagai saksi dalam pusaran kasus dana hibah,ditengarai Heru MAKI semakin menunjukkan trend viral dan menguat.
Heru MAKI sangat menyesalkan berbagai opini liar yang berkembang diiringi kenyataan bahwa seakan akan tidak ada dukungan dari stake holder Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membendung isu isu receh seperti itu.
“Mohon maaf,saya kategorikan receh karena mereka hanya menyampaikan opini dan isu negatif tanpa adanya penjelasan komprehensif bagaimana sebenarnya Kontruksi kronologis dan konstruksi hukum dalam kasus dana hibah tersebut,”jelas Heru MAKI.
Heru MAKI sangat meyakini bahwa Masyarakat Jawa Timur tidak mudah percaya dengan penggiringan isu dan opini liar yang sengaja dimunculkan untuk mendiskreditkan Ibunda Gubernur Jawa Timur.
Berkenaan dengan penjelasan diatas,untuk kali keduanya,Heru MAKI mendesak Ibunda Gubernur Jawa Timur untuk mencopot juga Kabiro Adpim Setdaprov Jatim,Pulung Chautsar,secepatnya karena dianggap gagal dalam menjaga keharmonisan dunia jurnalistik dalam mengawal proses pembangunan Pemprov Jatim.
Heru MAKI menyampaikan dengan tegas bahwa dirinya juga akan memblejeti pertanggung jawaban pengelolaan anggaran yang dikelola oleh Dinas Kominfo Jatim dan Biro Adpim Setdaprov Jatim.
“Lucu,anggaran Kominfo dan biro Adpim ditambah,malah kinerjanya semakin melempem dan tidak mempunyai dasar SOP yang jelas sama sekali,”ungkap Heru MAKI.
Heru MAKI menegaskan bahwa keberadaan kedua lembaga yaitu Dinas Kominfo Jatim dan Biro Adpim Setdaprov Jatim itu fungsi utamanya adalah Menjaga Marwah dan kehormatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam arti yang sebenarnya.
Heru MAKI juga menegaskan bahwa kecantikan wajah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk disampaikan kepada masyarakat Jawa Timur juga menjadi tugas kedua lembaga tersebut.
Akan sangat kontraproduktif baik dalam hal LPJ pengelolaan anggaran serta aplikasi pelaksanaan tupoksi penyertanya ketika kedua lembaga tersebut gagal menjalankan tugasnya.
Berkenaan dengan pusaran kasus korupsi hibah baik yang dikelola legislatif dan Eksekutif,Heru MAKI kembali menyatakan sikap tegasnya dan meyakini bahwa Ibunda Gubernur Jawa Timur tidak terlibat didalamnya,CATAT ITU.
“Heru MAKI bahkan sudah mengeluarkan surat tugas khusus untuk Bidang Hukum MAKI Jatim dalam rangka mengawal Ibunda Gubernur Jawa Timur,baik diminta ataupun tidak diminta,dalam melakukan pendampingan hukum serta dalam melakukan pelaporan secara hukum untuk oknum yang sengaja mendiskreditkan Ibunda Gubernur Jawa Timur. (Red)
