Laporan :Witriyani
Kota.Semarang-Jejakkasusindonesianews.com
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada seluruh kepala desa dalam menjalankan program pembangunan desa di wilayahnya[29/4/25]
Namun, mengingatkan bahwa dukungan tersebut diberikan dengan syarat para kepala desa bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan catatan, mereka bekerja sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku,” ujar Gubernur Luthfi dalam sambutannya di Semarang usai kegiatan Sekolah Antikorupsi.Ia juga menekankan pentingnya stabilitas dan sinergi dalam tata kelola pemerintahan desa.
“Kades harus didampingi dalam rangka ciptaan stabilitas desa. Pulang dari ini (Sekolah Antikorupsi), tiga pilar diefektifkan kembali. Tidak boleh kades sedikit-sedikit pidana,” tegasnya.
Pernyataan ini mendapat perhatian publik, khususnya dalam konteks maraknya pembangunan berbasis desa seperti koperasi desa, BUMDes, KUD, hingga potensi wisata desa yang kian berkembang. Semua ini, meski membuka peluang ekonomi, juga menyimpan risiko penyalahgunaan dana dan wewenang jika tidak didampingi dengan baik.
Masyarakat diharapkan ikut mendukung, mengawal, dan menikmati hasil pembangunan desa secara transparan dan akuntabel.
“Harapan besarnya adalah agar komitmen pendampingan ini tidak berhenti hanya sebagai slogan, tetapi benar-benar menjadi praktik nyata demi kemajuan desa yang bebas dari Korupsi ” pungkas nya(…)
