WONOSOBO|JKI – Program unggulan Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi anak bangsa kini tercoreng.
Alih-alih menyehatkan, pelaksanaan program tersebut justru memicu kepanikan orang tua dan sekolah setelah puluhan siswa dan guru SDN 3 Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Wonosobo, mengalami gejala mual, pusing, dan muntah-muntah usai menyantap menu MBG, Jumat (6/2/2026).
Berdasarkan data resmi yang disampaikan Kepala SDN 3 Karangrejo, sedikitnya 24 siswa dan 2 guru mengalami keluhan kesehatan dalam waktu berdekatan setelah makan siang dari dapur penyedia MBG. Insiden ini sontak membuat para orang tua panik dan berbondong-bondong mendatangi sekolah untuk memastikan kondisi anak-anak mereka.
Pihak sekolah pun tidak tinggal diam. Kepala sekolah mengaku telah berkoordinasi dengan pihak SPPG selaku pengelola dapur MBG. Namun ia menegaskan, sekolah tidak ingin dijadikan kambing hitam jika di kemudian hari muncul dampak kesehatan yang lebih serius.
Ironisnya, saat awak media mencoba menelusuri dan mengonfirmasi langsung ke dapur MBG yang diduga menjadi sumber masalah, upaya keterbukaan justru mentok di tembok kebisuan.
Seorang anggota tim yayasan pengelola MBG berinisial BR menolak memberikan keterangan apa pun. Dengan dalih prosedur, ia menyatakan SPPG tidak akan bicara ke media tanpa laporan resmi dan izin humas Pemkab Wonosobo.
Sikap ini menuai tanda tanya besar. Ada apa yang ditutupi?
Di tengah dugaan insiden yang menyangkut keselamatan anak-anak sekolah, publik justru disuguhi sikap tertutup dari penyelenggara program pemerintah.
Padahal, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menjamin kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi, terlebih informasi yang berkaitan dengan kepentingan dan keselamatan masyarakat luas. Pembatasan informasi semacam ini justru berpotensi memicu kecurigaan dan memperbesar keresahan publik.
Insiden di SDN 3 Karangrejo ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan pengelola MBG. Evaluasi menyeluruh terhadap standar kebersihan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan, hingga pengawasan dapur MBG mutlak dilakukan—bukan ditutup-tutupi.
Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya adalah langkah baik dan strategis. Namun jika pelaksanaannya ceroboh, tidak transparan, dan minim pengawasan, maka program ini justru berubah dari solusi menjadi ancaman nyata bagi kesehatan anak-anak.
Publik berhak tahu. Orang tua berhak cemas. Dan media berhak bertanya.
Jejakkasusindonesianews.com akan terus mengawal kasus ini.
(Tim Investigasi Jurnalis Karya Media Nusantara Abadi)
