Jakarta|Jejakkasusindonesianews.com-Penurunan drastis pagu anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI tahun 2026 menuai sorotan tajam dari anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama BPOM, politisi PKS dari Dapil Jawa Tengah I itu menilai kebijakan pemangkasan hingga 54,47 persen dibanding tahun sebelumnya sebagai bentuk kelalaian negara dalam menjamin keselamatan konsumsi rakyat.
“Ini bukan sekadar angka. Ini soal nyawa, soal keselamatan publik. Fungsi pengawasan BPOM sebagai benteng pertahanan terhadap peredaran obat dan makanan berbahaya justru harus diperkuat, bukan dilemahkan,” tegas Muh Haris.
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan, pagu indikatif BPOM tahun 2026 hanya sebesar Rp1,16 triliun, jauh merosot dari anggaran 2025 yang menyentuh angka Rp2,56 triliun. Lebih mencengangkan, program pengawasan obat dan makanan anjlok hingga 92,05 persen. BPOM mengajukan tambahan dana sebesar Rp5,43 triliun agar tetap dapat menjalankan fungsi strategis, termasuk dalam mendukung program nasional seperti pemenuhan gizi dan mitigasi pangan berisiko.
Muh Haris mengingatkan bahwa fungsi BPOM bukan hanya soal regulasi administratif, tetapi pilar perlindungan kesehatan nasional. Ia mendesak Kementerian Keuangan dan Bappenas agar tidak melihat anggaran pengawasan sebagai beban, tetapi sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“Jika pengawasan dilemahkan, maka yang menanggung risikonya adalah rakyat kecil. Negara harus hadir bukan hanya di atas kertas, tapi nyata dalam perlindungan konsumennya,” tandasnya.
Di tengah sorotan tajam itu, Muh Haris tetap memberi apresiasi atas kinerja BPOM dalam semester I tahun 2025. Lembaga ini mencatat realisasi anggaran mencapai 57,41 persen, serta progres digitalisasi pengawasan dan pemberdayaan UMKM pangan. Namun ia mengingatkan, capaian tanpa dukungan anggaran ibarat kendaraan tanpa bahan bakar,tidak akan melaju.
Penegasan Muh Haris menjadi sinyal kuat bahwa Komisi IX DPR RI tak tinggal diam. Ia menutup pernyataannya dengan komitmen: “Kami akan terus mengawal, agar anggaran BPOM tidak hanya cukup, tapi benar-benar berdampak bagi keselamatan rakyat dan kemajuan industri lokal.
[Angger S-Red]
