Kab.Semarang | Jejakkasusindonesianews.com-
Program yang digadang-gadang sebagai penyelamat gizi masyarakat justru tersendat di tengah jalan. Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Jatijajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, resmi menghentikan sementara operasional dapur gizinya sejak 14 Desember 2025. Penyebabnya satu: dana bantuan pemerintah belum juga cair.(18/12]
Akibat kelambanan pencairan anggaran tersebut, ribuan warga kini tak lagi menerima asupan makanan bergizi, sementara relawan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan terpaksa menganggur tanpa kepastian upah.
Keputusan penghentian operasional itu tertuang dalam surat pernyataan resmi yang ditandatangani Kepala SPPG Jatijajar, Muhammad Taufiq Bashir, S.Sos, pada Senin (15/12/2025).
“Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa hambatan pencairan dana telah dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan pihak terkait lainnya.
Saat dikonfirmasi Jejakkasusindonesianews.com, Kamis (18/12/2025), Taufiq tak menutupi kekecewaannya.Proposal sudah kami ajukan sejak tiga minggu lalu, tapi sampai sekarang dana belum cair. Di Kabupaten Semarang saja, tercatat ada 13 dapur gizi yang belum bisa beroperasi,” ujarnya dengan nada prihatin.
Ia menegaskan, keterlambatan ini bukan karena proposal ditolak, melainkan karena pencairan dana dari pemerintah pusat dilakukan tidak serentak, sehingga menimbulkan ketidakpastian di lapangan.
“Ada yang cair hari ini, ada yang kemarin, ada yang belum sama sekali. Kami di daerah tidak bisa memastikan kapan dana turun,” keluhnya.
Menurut Taufiq, pengajuan anggaran dilakukan melalui koordinator wilayah (Korwil) Jawa Tengah, kemudian data diinput ke sistem dan diteruskan ke BGN pusat. Namun hingga kini, proses tersebut tak kunjung menghasilkan pencairan yang dinantikan.
2.602 Penerima Manfaat Jadi Korban
Dampak dari mandeknya operasional ini sangat serius. Sebanyak 2.602 penerima manfaat di dapur gizi SPPG Jatijajar kini kehilangan akses makanan bergizi, sebuah kondisi yang ironis di tengah gencarnya narasi program perbaikan gizi nasional.
Tak hanya warga, para relawan juga menjadi korban kebijakan yang tak kunjung tuntas. Mereka tak bisa bekerja dan otomatis tak menerima upah, meski kebutuhan hidup tetap berjalan.
“Kami berharap masyarakat bisa memahami. Kami ingin beroperasi kembali secepatnya. Relawan kami tidak bekerja dan tidak digaji, sementara penerima manfaat sangat membutuhkan layanan ini,” ungkap Taufiq.
Pihak SPPG Jatijajar mengaku terus berkoordinasi dengan BGN, termasuk melalui pengisian ulang data via Korwil Jawa Tengah, dengan harapan pencairan dana bisa segera dilakukan.
Di tengah ketidakpastian ini, Taufiq menyampaikan permohonan maaf dan harapan kepada masyarakat.
“Kondisi ini bukan kehendak kami. Kami sangat berharap situasi segera pulih agar layanan gizi bisa kembali berjalan. Apalagi di akhir tahun juga ada mekanisme pengembalian sisa dana ke BGN,” tutupnya.
Dikutiplaman: Gemabangsa.com
(Red&Tiem)
