Jepara|Jejakkasusindonesianews.com – Janji yang pernah diucapkan akhirnya ditepati. Bupati Jepara hadir di tengah masyarakat pada 24 September 2025, membuktikan komitmen sekaligus kepedulian terhadap keresahan warganya. Kehadiran ini membawa angin segar, sekaligus bukti nyata bahwa pemimpin daerah masih memberi ruang bagi rakyat untuk bersuara.
Namun, suasana yang seharusnya menjadi momen sinergi antara pemerintah kabupaten, perangkat desa, dan masyarakat justru menyisakan kekecewaan. Perangkat desa yang diharapkan mendampingi Bupati, mendengar langsung aspirasi warga, serta menjadi jembatan komunikasi di tingkat bawah, sama sekali tidak terlihat.
Absennya perangkat desa sontak memicu kritik tajam. Banyak warga menilai sikap itu sebagai bentuk abai sekaligus lemahnya tanggung jawab moral.
“Kami sangat mengapresiasi Bupati yang hadir sesuai janji, tapi justru perangkat desa yang sehari-hari hidup di tengah masyarakat malah tidak muncul. Pertanyaannya, ke mana mereka?” ungkap seorang tokoh warga dengan nada kecewa.
Situasi ini kian mempertegas kesan bahwa perangkat desa gagal menempatkan diri pada momentum penting. Padahal, kehadiran mereka mutlak diperlukan, terlebih saat Bupati sudah berkenan turun langsung ke lapangan.
“Kalau Bupati saja bisa meluangkan waktu untuk masyarakat, kenapa perangkat desa yang notabene perpanjangan tangan pemerintah justru menghilang? Ada apa sebenarnya?” tanya seorang warga lainnya.
Ketidakhadiran perangkat desa akhirnya menghadirkan persepsi negatif di mata publik. Alih-alih memperkuat koordinasi antara kabupaten dan desa, momen itu justru menegaskan adanya jarak sekaligus menurunnya kepercayaan terhadap aparatur desa.
Di satu sisi, masyarakat mengapresiasi langkah Bupati yang menepati janji. Namun di sisi lain, rasa kecewa terhadap perangkat desa sulit ditutupi. Momentum kebersamaan yang semestinya terbangun justru tercoreng.
Kini, bola panas ada di tangan perangkat desa. Publik menuntut klarifikasi: apakah ketidakhadiran itu karena kelalaian, kesengajaan, atau ada alasan lain? Tanpa jawaban yang terang, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa bisa semakin luntur.
Masyarakat berharap peristiwa ini menjadi peringatan keras agar perangkat desa tidak sekadar hadir di balik meja, melainkan benar-benar berada di garis depan, bersama rakyat, untuk rakyat.
[Teguh / Red]
