M.Supadi
SEMARANG / JKI – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya untuk terus menjaga integritas, meskipun skor pencegahan korupsi yang diraih Jawa Tengah tergolong tinggi.
Sebagai informasi, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 menunjukkan Jawa Tengah meraih skor 79,5. Angka tersebut menjadi yang tertinggi untuk kategori provinsi besar dan melampaui indeks integritas nasional 2024 yang hanya 71,53. Sementara hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) di Pemprov Jateng tahun 2025 mencatatkan skor 96 dari skala 100.
“Ini adalah angka untuk mengukur pencegahan korupsi. Tujuannya melakukan pemantauan dan implementasi pencegahan korupsi. Namun yang lebih penting adalah menjaga integritas di lapangan, bukan hanya mengejar angka,” ujar Sumarno saat menjadi pembicara dalam Dialog Antikorupsi di Studio TVRI Semarang, Kamis (21/8/2025).
Sumarno menegaskan, membangun budaya antikorupsi tidak bisa dilakukan pemerintah semata. Masyarakat juga harus berperan aktif, terlebih misi Gubernur Jawa Tengah adalah adaptif dan kolaboratif.
“Keberhasilan skor tinggi pada MCP dan SPI ini tidak lepas dari peran masyarakat yang bersinergi untuk membangun integritas di semua lini,” imbuhnya.
Ia juga mengapresiasi peran Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Kompak Api) Jawa Tengah, yang konsisten menggelorakan penyuluhan antikorupsi di berbagai daerah.
“Integritas itu seperti bintang. Semakin banyak yang menyebarkan penyuluhan antikorupsi, semakin terang pula sinarnya,” tutur Sumarno.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam trisula peran KPK, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Menurutnya, dalam setahun KPK menerima sekitar 6.000 laporan masyarakat, namun hanya 2.000 yang terkait dugaan korupsi, dan sekitar 200 kasus yang akhirnya dapat ditangani.
“Banyak laporan yang masuk tidak sesuai dengan peran KPK. Oleh karena itu, masyarakat yang ingin berkontribusi membangun budaya antikorupsi akan dibekali pemahaman. Dengan begitu, KPK punya agen di daerah untuk menjalankan fungsi pendidikan dan pencegahan,” jelas Wawan.
Sebelumnya, dialog serupa juga digelar di Auditorium RRI Semarang dengan menghadirkan audiens dari masyarakat umum dan mahasiswa. Hadir sebagai narasumber antara lain Sekda Jateng Sumarno, Deputi KPK Wawan Wardiana, Ketua DPRD Jateng Sumanto, serta Ketua Perkumpulan Penyuluh Antikorupsi Nasional, Yudi Ismono.(..)
