DEMAK | JEJAKKASUSINDONESIANEWS.COM
Aktivitas tambang Galian C di wilayah Desa Bayumeneng, Kecamatan Mranggen, yang berada tepat di sepanjang jalan raya Bayumeneng–Ungaran, memang telah resmi berakhir. Namun, jejak kerusakan lingkungan yang ditinggalkan justru memantik keresahan warga.
Bekas pengerukan lahan yang tidak direklamasi kini berubah menjadi ancaman serius. Badan jalan utama nyaris longsor, retakan betonisasi semakin melebar, dan keselamatan pengguna jalan berada di ujung tanduk—terutama saat curah hujan tinggi mengguyur wilayah tersebut.
Kondisi Lapangan Kian Mengkhawatirkan
Pantauan awak media di lokasi menunjukkan tebing di sisi jalan utama terkikis parah. Galian dibiarkan terbuka tanpa dinding penahan tanah, sementara sistem drainase tampak amburadul. Hujan deras dalam beberapa hari terakhir mempercepat erosi, membuat struktur jalan semakin rapuh.
Jika dibiarkan, bukan hanya jalan yang terancam putus, namun juga akses ekonomi, aktivitas warga, dan jalur distribusi hasil pertanian masyarakat setempat.
Warga: Pengelola Pergi, Masalah Ditinggal
Seorang tokoh masyarakat Desa Bayumeneng, berinisial (S), mengungkapkan kekecewaan warga.
“Pengelola galian pergi begitu saja setelah masa operasinya selesai. Tidak ada reklamasi, tidak ada tanggung jawab. Kalau hujan turun, kami selalu was-was jalan ini amblas total,” ujarnya, Kamis (22/1/2026).
Desakan Warga dan Pemerintah Desa
Warga bersama pemerintah desa menyuarakan tuntutan tegas, antara lain:
Tanggung Jawab Reklamasi
Pengelola galian wajib menguruk kembali lahan atau membangun dinding penahan sesuai komitmen izin lingkungan.
Intervensi Pemerintah
Mendesak DLH dan Dinas ESDM turun tangan mengevaluasi perizinan serta jaminan reklamasi perusahaan.
Penanganan Darurat
Langkah cepat diperlukan untuk mencegah jalan utama putus total.
Pengakuan Pekerja Tambang: Ada Transaksi Bermasalah
Fakta lain mencuat dari keterangan Harsono, salah satu pekerja tambang Galian C. Ia menyebutkan bahwa lahan tersebut merupakan milik Fatimah dan rencananya akan dijadikan lahan kapling.
“Sudah ada ikatan jual beli dengan salah satu oknum pegawai kecamatan berinisial A. Tapi karena masalah keuangan, akad itu dibalik nama ke P untuk dinotariskan dan dijadikan agunan pinjaman di BPR,” ungkap Harsono.
Ia juga mengaku menjadi korban dalam persoalan ini.
“Saya hanya pekerja. Dana yang sudah saya keluarkan untuk pekerjaan pondasi mencapai Rp175 juta, sampai sekarang belum dibayar. Saya justru dikejar-kejar pihak yang saya pinjami untuk menyelesaikan pekerjaan itu,” tegasnya.
Ancaman Nyata, Aparat Diminta Bertindak
Kasus ini bukan sekadar soal galian ilegal atau reklamasi lalai, namun menyangkut keselamatan publik dan dugaan keterlibatan oknum aparat pemerintahan.
Warga berharap APH, Inspektorat, dan instansi terkait tidak tutup mata.
Jika pembiaran terus terjadi, longsor hanya tinggal menunggu waktu.
Kontributor Demak : Mulyono
